LBH PP-GPI Sebut Ada Indikasi Korupsi Dana Covid-19

JAKARTA| Lembaga bantuan hukum pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (LBH PP-GPI) menyampaikan, ada Indikasi Korupsi dana penanganan pandemi Covid -19.

Dalam Konferensi Pers dengan tema ‘Dugaan Skandal Mega Korupsi Dana Covid-19 sebesar Rp. 405,1 Triliun  Setelah UU No 2 tahun 2020 disahkan’, dihadiri Khoirul Amin selaku Direktur LBH PP GPI, Dedy Umasugi Wakil Direktur LBH PP GPI dan Diko Nugraha sebagai Sekjend PP GPI LBH PP GPI yang diselanggarakan di jalan Menteng raya no 58, 11/6/2020.

Menurut LBH PP-GPI, “ Dugaan mega korupsi terlihat pada pengalokasian dana Alat Pelindung Diri (APD) yang di import pemerintah dari china, dan tidak ada transparansi yang jelas berapa nilainya dari jumlah besaran Rp. 75. 000.000.000.000,- dari total besaran dana covid 19 yang telah terbagi-bagi.

“Faktanya, kendati telah teralokasi namun pihak rumah sakit sampai saat ini menyatakan masih membeli dan mengeluhkan karena kesusahan dalam mencari dan mendapatkan APD. Bahkan pihak rumah sakit lebih banyak mendapatkan bantuan APD dari donator non pemerintah untuk penanganan pasien covid 19. ‘Anehnya lagi, APD yang telah di import oleh pemerintah dari china tersebut, tidak dibagi-bagikan kepada masyarakat ataupun rumah sakit yang seharusnya mendapatkan. Akan tetapi berdasarkan pengakuan dari beberapa rumah sakit, mereka harus membeli APD tersebut, lantas kemana larinya uang Negara yang telah di anggarkan sebesar Rp. 75. 000.000.000.000,- untuk pengadaan APD tersebut.?

“Adanya dugaan skandal konspirasi dalam peningkatan jumlah positif covid 19 yang tidak rasional, hal ini terlihat pada rasio jumlah daya tampung 132 rumah sakit rujukan covid 19. Dalam berbagai kesempatan pemerintah melalui juru bicara covid 19 selalu menyampaikan bahwa terjadi peningkatan positif covid 19, pada tanggal 10 Juni 2020 jumlah positif 34.361 orang. Angka ini, apabila di bagi dengan penyebarannya di setiap rumah sakit rujukan, maka setiap rumah sakit rujukan menampung sekitar 261 Orang pasien positif covid 19. Hal ini sangatlah tidak dapat dicerna dan diterima oleh akal sehat, sebab tidak ada rumah sakit di daerah yang dapat menampung positif covid sebanyak itu, terkecuali wisma atlet yang di sulap menjadi rumah sakit rujukan.

“Sebaliknya, apabila Positif covid 19 tidak dirawat pada rumah sakit, maka pemerintah telah dengan sengaja ikut menyebarkan covid 19 ditengah masyarakat. Selain hal itu, dalam presentasi angka-angka tersebut, pemerintah tidak pernah menyampaikan jumlah pesebaran positf covid 19 ataupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam setiap rumah sakit rujukan, dan mengurangi jumlah pasien yang telah sembuh dan meninggal, dalam bilangan jumlah Positif dan PDP.

“Kondisi-kondisi yang terjadi ini, patut diduga ada upaya pemerintah untuk mengalihkan covid 19 menjadi proyek dan sekaligus upaya untuk menakut-nakuti masyarakat.

Kemudian, “terkait dengan penggunaan dan pengalokasian dana stimulus pada kementerian kesehatan guna menangani covid 19, pada tahap pertama sebesar Rp. 10.300.000.000.000, dan tahap kedua Rp. 22.500.000.000.000, hingga sampai saat ini tidak jelas peruntukannya, dan tidak disampaikan pada publik sasaran pengunaan dana tersebut. Oleh sebab itu, diduga kuat ada teka-teki besar serta ada yang tutupi dalam kasus Covid-19 dan anggaran dananya yang mencapai Rp. 405,1 Triliun tersebut. Disampaikan LBH PP-GPI pada siaran pers yang diterima suarakotanews.com

“soal penggunaan alokasi anggaran yang juga sangat fantastis, dan tidak bisa diusut secara hukum; karena ini bagian dari penanganan khusus. Ini yang dianggap sangat rentan dilakukan dimanupulasi oleh berbagai oknum yang tentunya mau melakukan pemanfaatan dalam situasi ini” beber Diko Nugraha,“untuk itu, kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Kejaksaan, untuk segera melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kasus ini. segera tangkap, seret dan adili serta hukum mati siapapun yang mengambil keuntungan dalam persoalan ini.

Ia mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) harus segera membuat Pansus terhadap dugaan skandal mega korupsi covid-19 ini. jika terbukti terlibat, Maka MPR RI secara Konstitusional harus segera menggelar Sidang Istimewa.

Dirinya juga menghimbau, “kepada GPI kami berikan waktu dua minggu untuk wilayah dan daerah segera melakukan pendataan dan pengawasan terhadap kejanggalan temuan dilapangan kasus Covid-19”tutupnya (Cpr/SK)

SuaraKotanews

Media Online dan Cetak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *