Wali Kota Depok di Panggil Bawaslu

Depok – SUARA KOTA

Belum sepekan melantik 39 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, pada Jumat (26/6/2020) Wali Kota Depok Mohammad Idris akan dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Rabu 1 Juli 2020.

Pelantikan itu dianggap melanggar peraturan pemilu yang melarang kepala daerah melakukan mutasi dan promosi di saat sudah masuki tahapan pemilu.

“Ya benar, besok Rabu (1/7/2020), Wali Kota Depok kami panggil terkait pelantikan ASN pada Jumat (26/6/2020),” ujar Ketua Bawaslu Kota Depok, Lulu Barlini saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2020) seperti di kutip depoktrend.com

Hal yang sama juga diutarakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Depok, Sidik Mulyono.

“Benar, besok pagi Pak Wali Kota dipanggil Bawaslu terkait pelantikan ASN. Nggak masalah, pelantikan itukan sudah seijin Kemendagri,” terang Sidik.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri menegaskan, pelantikan terhadap 39 ASN telah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita tidak berani kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini dari Pak Mendagri. Kami tahu aturan kok,” jelasnya.

Menurut Supian, pengajuan pelantikan ASN kepada pemerintah pusat dilakukan sejak Februari 2020 setelah disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

“Pertimbangan dari sana, kita hanya mengusulkan mengingat masih ada posisi yang kosong. Apalagi saat ini kita menghadapi pandemi Covid-19, demi efektivitas kinerja posisi kosong tersebut harus diisi,” tuturnya.

Dengan pelantikan ini masih ada beberapa posisi yang kosong. Seperti jabatan Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) atau Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Serta beberapa jabatan pengawas juga masih kosong. Kita coba isi nanti,” ucap Supian.

Dia menambahkan, kekosong posisi tersebut bisa diisi tergantung dari arahan Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Apabila menurut pimpinan daerah harus mengajukan kembali ke Kemendagri, maka akan diajukan.

“Disetujui atau tidaknya tergantung pertimbangan dari Pak Menteri,” pungkas Supian. (*)

 

 

sumber  :depoktrend.com

SuaraKotanews

Media Online dan Cetak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *